DPR Desak Hukum Berat Oknum Brimob Penganiaya Pelajar di Maluku
Jakarta — Desakan agar penegakan hukum berjalan tegas mengemuka di parlemen. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar oknum Korps Brigade Mobil (Brimob) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pelajar di Maluku dijatuhi hukuman berat jika terbukti bersalah.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan kekerasan yang melibatkan aparat terhadap warga, terlebih korban disebut masih berstatus pelajar. Bagi DPR, peristiwa ini bukan hanya perkara individu, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kekerasan dan Rasa Aman Masyarakat
Kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Anak dan remaja merupakan kelompok yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal, baik di ruang publik maupun dalam interaksi dengan aparat.
DPR menilai, setiap tindakan kekerasan yang melibatkan aparat harus ditangani secara transparan dan akuntabel. Penegakan hukum yang jelas menjadi kunci menjaga rasa aman warga, khususnya generasi muda.
Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Desakan hukuman berat tidak dimaksudkan sebagai penghakiman dini. DPR menekankan pentingnya proses hukum yang objektif dan sesuai aturan. Namun, jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi tegas dinilai perlu untuk memberi efek jera.
Prinsip kesetaraan di depan hukum menjadi landasan. Aparat penegak hukum, menurut DPR, justru harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan menjunjung hak asasi manusia.
Perspektif Kemanusiaan dan Perlindungan Anak
Kasus ini juga disorot dari perspektif perlindungan anak. Pelajar sebagai korban diduga berada dalam posisi rentan. Pendampingan psikologis dan dukungan sosial dinilai penting agar dampak kejadian tidak berlanjut pada trauma berkepanjangan.
Pendekatan kemanusiaan dibutuhkan, tidak hanya dalam pemulihan korban, tetapi juga dalam membangun kembali kepercayaan publik.
Evaluasi Internal dan Reformasi
DPR mendorong evaluasi internal di tubuh kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang. Pelatihan, pengawasan, dan mekanisme disiplin perlu diperkuat untuk memastikan setiap personel bertindak sesuai prosedur.
Transparansi proses penyelidikan menjadi tuntutan publik. Informasi yang jelas dan terbuka membantu meredam spekulasi serta menjaga stabilitas sosial di daerah.
Menjaga Kepercayaan Publik
Kepercayaan terhadap aparat adalah fondasi ketertiban. Ketika ada dugaan pelanggaran, penanganan yang cepat dan adil menjadi penentu apakah kepercayaan itu dapat dipertahankan.
Bagi DPR, desakan hukuman berat merupakan pesan bahwa hukum harus berdiri tegak, tanpa memandang status atau jabatan. Di atas segalanya, perlindungan warga—terutama anak-anak—harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan negara.
