1 min read

KPK Dorong DJP dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Serius Benahi Sistem

KPK dorong DJP dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu serius benahi sistem

em adalah investasi keamanan publik. Kepastian aturan memberi perlindungan bagi pelaku usaha yang patuh, sekaligus menutup peluang bagi praktik ilegal.

Human Interest: Aparatur dan Warga di Garis Depan

Di balik sistem, ada manusia—aparatur yang bekerja melayani dan warga yang membutuhkan kepastian. Reformasi yang baik harus memudahkan pekerjaan pegawai yang berintegritas, bukan membebani. Digitalisasi yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan budaya etik yang kuat akan menumbuhkan kebanggaan profesional sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Bagi warga, sistem yang rapi berarti antrean lebih singkat, keputusan lebih jelas, dan keluhan yang ditangani cepat. Kemanusiaan hadir ketika negara membuat hal benar menjadi mudah dilakukan.

Kolaborasi dan Pengawasan Berkelanjutan

KPK mendorong kolaborasi lintas unit—penguatan pengawasan internal, keterbukaan data, serta mekanisme pelaporan yang aman. Evaluasi berkala diperlukan agar pembenahan tidak berhenti di dokumen, tetapi terasa di lapangan.

Pengawasan publik juga dipandang penting. Transparansi memungkinkan masyarakat ikut menjaga, tanpa harus terjebak pada kecurigaan berlebihan. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi.

Menjaga Harapan pada Reformasi

Dorongan KPK kepada DJP dan Bea Cukai adalah pengingat bahwa reformasi adalah proses panjang. Ia menuntut komitmen pimpinan, partisipasi pegawai, dan dukungan masyarakat. Ketika sistem dibenahi dengan sungguh-sungguh, penindakan akan menjadi pengecualian—bukan rutinitas.

Pada akhirnya, pesan yang ingin ditegaskan sederhana dan membumi: sistem yang kuat melindungi semua pihak. Negara bekerja lebih adil, aparatur lebih terlindungi, dan publik merasakan layanan yang aman, pasti, dan manusiawi.